Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KI Sumut Award 2026 di Medan, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini mendorong peningkatan transparansi dan kualitas pelayanan informasi publik. (Sumber: Dok. MC Toba.)
Penganugerahan KI Sumut Award 2026 mendorong badan publik memperkuat transparansi, meningkatkan peran PPID, memanfaatkan teknologi digital, dan memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang berkualitas. 5 Poin Penting KI Sumut Award 2026 soal Keterbukaan Informasi.
-
KI Sumut Award 2026 diikuti 211 badan publik.
Wagub Sumut menegaskan transparansi bukan sekadar mengejar penghargaan.
Komisi Informasi Pusat mendorong penguatan peran PPID dan teknologi digital.
Penilaian meliputi bimbingan teknis, pengisian instrumen, serta monitoring dan evaluasi.
Pemkab Toba diharapkan memperkuat akses informasi dan pelayanan publik.
KI Sumut Award 2026 yang diikuti 211 badan publik menjadi momentum untuk memperkuat keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Wakil Gubernur Sumatera Utara menegaskan transparansi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sementara Komisi Informasi mendorong penguatan PPID dan pemanfaatan teknologi digital.
Apa yang Perlu Diketahui?
Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menghadiri KI Sumut Award 2026 di Medan. Kegiatan yang diikuti 211 badan publik ini menekankan pentingnya transparansi, penguatan PPID, pemanfaatan teknologi digital, dan evaluasi berkelanjutan agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi publik.
Editorial Note: Artikel ini telah melalui proses penyuntingan dan peninjauan oleh tim redaksi Mediarjn.com.
Galery Foto: Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menghadiri KI Sumut Award 2026 di Medan.
Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya menegaskan keterbukaan informasi harus menjadi budaya kerja. Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus turut menghadiri penganugerahan yang mendorong transparansi dan peningkatan pelayanan publik.
Medan, Mediarjn.com – Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KI Sumut Award 2026 menjadi momentum bagi 211 badan publik di Sumatera Utara untuk memperkuat transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, B.Sc., mengingatkan bahwa keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif atau sekadar mengejar penghargaan.
Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menghadiri kegiatan tersebut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (20/10/2026).
Dalam sambutannya, Surya menekankan bahwa badan publik harus menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari budaya kerja. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata melalui akses informasi yang mudah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan utama kita bukan hanya memperoleh penghargaan, tetapi memastikan masyarakat merasakan manfaat dari keterbukaan informasi,” tegas Surya.
Ia juga mendorong seluruh badan publik memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses informasi dan memiliki kepercayaan yang lebih kuat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
PPID dan Teknologi Digital Jadi Perhatian
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidha Farwa, turut menyoroti pentingnya penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses informasi publik.
Penguatan PPID menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan badan publik mampu mengelola permohonan informasi, menyediakan informasi yang wajib diumumkan, dan memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu masyarakat memperoleh informasi secara lebih cepat dan praktis. Namun, penerapannya perlu diikuti pengelolaan informasi yang akurat, pembaruan data secara berkala, serta mekanisme pelayanan yang jelas.
Penilaian KI Sumut Award Melalui Sejumlah Tahapan
Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara, Abdul Haris Nasution, menjelaskan bahwa penilaian KI Sumut Award 2026 melalui beberapa tahapan, mulai dari bimbingan teknis, pengisian instrumen penilaian, hingga monitoring dan evaluasi.
Menurutnya, hasil penilaian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi badan publik untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, memperkuat transparansi pemerintahan, serta memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
“Capaian ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, transparansi pemerintahan, serta pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik,” ujarnya.
Tahapan penilaian tersebut diharapkan mendorong badan publik tidak hanya memenuhi indikator evaluasi, tetapi juga memperbaiki praktik keterbukaan informasi dalam kegiatan sehari-hari.
Pemkab Toba Didorong Perkuat Transparansi
Kehadiran Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari partisipasi Pemerintah Kabupaten Toba dalam agenda penguatan keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara.
Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan; Kepala BPS Kabupaten Toba, Sabar Alberto Harianja; Ketua KPU Kabupaten Toba, Sugar Fernando Sibarani; serta para bupati, wali kota, dan perwakilan badan publik se-Sumatera Utara.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut mencakup penyediaan informasi yang mudah diakses, pelayanan permohonan informasi yang responsif, serta penyampaian data pemerintahan secara transparan sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, keterbukaan informasi publik tidak cukup diukur dari keikutsertaan dalam penilaian atau penghargaan. Ukuran pentingnya adalah sejauh mana masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, memahami kebijakan pemerintah, dan menggunakan haknya untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
(Red)