Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus bersama jajaran pemerintah daerah membahas penguatan tata kelola Dekranasda, TP Posyandu, dan TP PKK untuk mendukung program pembangunan Kabupaten Toba pada 2027. (Sumber: Dok. kegiatan Pemerintah Kabupaten Toba.)
Penguatan kelembagaan di Kabupaten Toba mencakup optimalisasi PKK dan Posyandu, pengembangan produk lokal melalui Dekranasda, serta integrasi perencanaan dan penganggaran. Pelaksanaan program secara terukur menjadi kunci untuk memastikan manfaat pembangunan menjangkau masyarakat. 3 Fokus Pemkab Toba dalam Memperkuat Program Pembangunan 2027.
-
Penguatan PKK dan Posyandu: Mengoptimalkan peran kader dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan pelayanan dasar.
Pengembangan UMKM dan perajin: Mendorong hilirisasi produk, akses permodalan, peningkatan kualitas SDM, dan perluasan pemasaran.
Integrasi program dan anggaran: Memperkuat koordinasi lintas OPD agar program 2027 berjalan selaras dan berkelanjutan.
Pemkab Toba menggelar penguatan tata kelola Dekranasda, TP Posyandu, dan TP PKK pada 19 Oktober 2026 untuk mendukung program pembangunan tahun anggaran 2027. Wakil Bupati Audi Murphy O. Sitorus menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, sedangkan Kepala Bapperida Maradu Napitupulu menyoroti koordinasi lintas OPD, optimalisasi kader Posyandu, pengembangan UMKM, serta integrasi perencanaan dan penganggaran.
Apa yang Perlu Diketahui?
Pemkab Toba memperkuat tata kelola Dekranasda, TP Posyandu, dan TP PKK untuk mendukung visi Toba Mantap pada 2027. Pemerintah menargetkan koordinasi program yang lebih terintegrasi, optimalisasi pelayanan dasar, dan pengembangan UMKM lokal. Keberhasilan upaya tersebut memerlukan tindak lanjut yang terukur serta keselarasan antara perencanaan dan anggaran.
Editorial Note: Artikel ini telah melalui proses penyuntingan dan peninjauan oleh tim redaksi Mediarjn.com.
Galery Foto: Audi Murphy O. Sitorus menghadiri penguatan tata kelola Dekranasda, TP Posyandu, dan TP PKK di Kantor Bupati Toba.
Wakil Bupati Audi Murphy O. Sitorus mendorong penguatan tata kelola tiga lembaga untuk mendukung visi Toba Mantap. Integrasi program dan penganggaran menjadi tantangan penting agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
TOBA, MEDIARJN.COM – Pemerintah Kabupaten Toba memperkuat tata kelola Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Pembina Posyandu, dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan pada tahun anggaran 2027.
Pemerintah daerah membahas penguatan kelembagaan tersebut dalam kegiatan di Balai Data Kantor Bupati Toba, Senin (19/10/2026). Wakil Bupati Toba Audi Murphy O. Sitorus menegaskan bahwa ketiga lembaga perlu memperkuat tata kelola dan koordinasi agar programnya selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Toba, yakni Toba Mantap.
“Kesempatan kali ini adalah bagaimana supaya Dekranasda, Posyandu dan PKK bisa lebih kuat dalam tata kelolanya untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Toba sesuai visi Toba Mantap,” ujar Audi.
Penguatan tersebut mencakup penyusunan program, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta penyelarasan perencanaan dan penganggaran. Langkah ini diharapkan membuat program yang dirancang untuk 2027 berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Ketua TP PKK Kabupaten Toba, Ny. Astita Effendi Napitupulu, didampingi Staf Ahli TP PKK Toba, Ny. Riama Audi Murphy Sitorus, juga menekankan pentingnya kerja sama dalam menyusun program dan anggaran.
Astita berharap seluruh pihak yang terlibat dapat berkolaborasi sejak tahap perencanaan, termasuk para kepala bidang yang menjadi bagian dari kepengurusan PKK. Ia turut menyoroti program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) yang berada dalam Pokja I sebagai salah satu bidang kegiatan yang membutuhkan perhatian.
“Saya berharap dalam penganggaran tahun 2027 kita bisa bekerja sama dengan baik, karena kepala bidang juga merupakan anggota PKK,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Toba, Maradu Napitupulu, menilai PKK memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah mendorong perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam kehidupan keluarga.
Menurut Maradu, jaringan anggota PKK dapat mendukung program peningkatan kesejahteraan keluarga, penguatan ekonomi, dan penyampaian informasi maupun advokasi kepada masyarakat.
Ia juga menyoroti peran TP Posyandu. Dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Maradu menyebut sekitar 2.500 personel yang tergabung dalam kepengurusan dan kader Posyandu di Kabupaten Toba sebagai potensi untuk memperluas jangkauan program pemerintah daerah.
Namun, besarnya jumlah kader perlu diikuti koordinasi, pembagian tugas, dan program yang jelas agar keberadaan mereka benar-benar mendukung peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Maradu mengajak OPD yang menangani enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memperkuat koordinasi dengan TP Posyandu. SPM merupakan standar pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pelayanan keluarga dan kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan juga menyasar pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Dekranasda.
Maradu menilai pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi lokal dan kearifan lokal agar produk perajin serta pelaku usaha memiliki nilai tambah dan daya saing. Ia mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain hilirisasi produk, akses permodalan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemangkasan rantai pemasaran.
Perbaikan pada aspek tersebut diharapkan dapat memperpendek jalur distribusi, memperkuat hubungan antara produsen dan konsumen, serta memperluas peluang pasar bagi produk lokal Kabupaten Toba.
“Dalam penguatan ini, ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan, di antaranya integrasi perencanaan dan penyelenggaraan program yang berkelanjutan. Kita harapkan tahun depan ada integrasi perencanaan dan penganggaran yang berkesinambungan,” ungkap Maradu.
Kegiatan tersebut diikuti para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba. Melalui penguatan tata kelola Dekranasda, TP Posyandu, dan TP PKK, pemerintah daerah berharap ketiga lembaga dapat berperan lebih optimal dalam mendukung pembangunan pada 2027.
Meski demikian, efektivitas penguatan kelembagaan akan bergantung pada tindak lanjut konkret, termasuk sinkronisasi program antar-OPD, kejelasan pembagian peran, serta kesesuaian antara perencanaan dan alokasi anggaran.
Dengan koordinasi yang lebih terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan peran kader Posyandu, anggota PKK, dan pelaku usaha lokal untuk mendukung kesejahteraan keluarga, pelayanan dasar, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Toba.
(Red)